Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 38
minimum. Jika itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang
membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.
"Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam
adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan
banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam
sehari," ujar dia.
Kedua, menghilangkan pesangon. Menko Perekonomian menggunakan istilah baru
dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai enam bulan
upah.
Terkait hal ini, Said mengatakan, bahwa di dalam UU No 13 Tahun 2003 sudah
diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya pesangon
adalah maksimal sembilan bulan, dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu,
sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.
Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan
penggantian hak minimal 15% dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa
kerja.
"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003
justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang
hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36
bulan upah lebih," ujar dia.
Ketiga, fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing diperluas. Dalam omnibus
law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja.
Menurut dia, istilah fleksibilitas pasar kerja adalah tidak adanya kepastian kerja dan
pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Dalam hal ini, outsourcing dibebaskan di
semua lini produksi," kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) itu.
"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada lima jenis pekerjaan,
nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa dioutsoursing-kan. Jika ini terjadi,
masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya
sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan,"
ucap dia.
Keempat, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing
(TKA) unskill.
Menurut Said, dalam omnibus law ada wacana semua persyaratan TKA yang selama
ini berlaku akan dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di
Indonesia.
Page 37 of 125.
