Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019

Title INI TUJUAN JOKOWI BUAT SKEMA UPAH PER JAM
Media Name kompas.com
Pub. Date 30 Desember 2019
https://money.kompas.com/read/2019/12/30/131508326/ini-tujuan-jokowi-b uat-skema-
Page/URL
upah-per-jam?page=all
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah tengah menggodok skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas
tenaga kerja. Upah per jam tersebut diberikan bagi tenaga kerja yang berada di
bawah ketentuan waktu kerja di Indonesia.

Waktu kerja dalam Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebanyak 40 jam per minggu. Di sisi lain, banyak profesi yang jam
kerjanya di bawah 40 jam per pekan, sehingga dirasa perlu dibuat regulasi yang
menjadi payung hukumnya.

"Di bawah 35 jam per minggu itu maka ada fleksibilitas itu. Nanti di bawah itu
hitungannya per jam," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip
dari Kontan, Senin (29/12/2019).

Ida mengatakan aturan baru itu juga menjadi fleksibilitas bagi dunia usaha dan
pekerja. Pasalnya banyak sektor yang dinilai membutuhkan tenaga kerja dengan
skema beberapa jam.

Rencana kebijakan tersebut pun, diakui Ida, telah dikomunikasikan dengan pelaku
usaha dan serikat pekerja. Nantinya skema penghitungan upah per jam itu akan
ditentukan.

"Pasti ada ketentuannya dong, ada formula penghitungannya," terang Ida.
Urgensi upah per jam

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, skema pembayaran upah per jam dalam RUU Cipta Lapangan
Kerja hanya untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu.

"Jadi itu salah terima. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per
jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu," ujarnya.

"Misalnya kerja di restoran itu kan bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di
dalam UU berubah jadi gaji per jam," katanya lagi.

Page 41 of 125.