Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 46
3. Pengangkatan Karyawan Tidak Jelas
Di sisi lain, serikat pekerja menilai fleksibilitas pasar kerja akan semakin tidak pasti
dengan adanya omnibus law. Sehingga pengangkatan karyawan tetap akan semakin
tidak jelas.
"Kami menafsirkan, istilah fleksibilitas pasar kerja adalah tidak adanya kepastian
kerja dan pengangkatan karyawan tetap. Dalam hal ini, outsourcing dibebaskan di
semua lini produksi," jelasnya.
Said mengatakan, UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut outsourcing hanya
dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, namun kedepannya semua jenis pekerjaan bisa di-
outsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas.
"Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada
lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan," keluhnya.
4. Karpet Merah untuk TKA
Di sisi lain kata Said, omnibus law juga akan mempermudah masuknya tenaga kerja
asing (TKA) ke Indonesia.
Serikat pekerja mendengar, omnibus law akan menghapus berbagai persyaratan
untuk (TKA) yang akan bekerja di Indonesia.
"Hal ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang
Indonesia. Karena pekerjaan yang mestinya bisa ditempati oleh orang lokal, diisi
oleh TKA," ungkapnya.
5. Jaminan sosial pekerja terancam hilang
Serikat pekerja juga khawatir omnibus law akan mengancam jaminan sosial pekerja.
Menurut Said, hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel. Agar bisa
mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian
pekerjaan.
Sementara itu fleksibilitas jam kerja menurut serikat buruh akan membuat kepastian
pengangkatan pekerjaan tidak jelas.
"Dengan skema sebagaimana tersebut di atas, jaminan sosial pun terancam hilang.
Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Mencermati wacana omnibus law,
ini bukan hanya permasalahan pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat
Indonesia," tegasnya.
Page 45 of 125.
