Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 45

cuti melahirkan maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu diaggap tidak
               bekerja.

               "Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
               seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
               menggunakan upah per jam," ujarnya.

               Menurutnya, hal ini hanya akal-akalan saja, sebab dalam praktik, akan sangat
               mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi
               bekerja 40 jam. Ia menilai, penerapan aturan itu sama aja dengan bentuk
               diskriminasi.

               "Upah minimum berlaku bagi semua warga negara yang bekerja sebagai jaring
               pengaman. Tidak ada dua istilah, misalnya upah minimum bulanan dan upah
               minimum per jam," tegasnya.

               Di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak
               boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

               Jika itu dilakukan, serikat pekerja menilai itu sama saja dengan kejahatan.
               Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

               "Karena itu, sangat terlihat jika pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk
               menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan banyak perusahaan yang
               mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari," kata dia.

               2. Pesangon Mengecil

               Terkait dengan pesangon, Said mengatakan, Menko Perekonomian menggunakan
               istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6
               bulan upah.

               Terkait hal ini, Said Iqbal mengatakan, di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, sudah
               diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang terkena PHK.

               Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK
               tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.

               Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan
               penggantian hak minimal 15 persen dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa
               kerja.

               "Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU Nomor 13
               Tahun 2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan
               PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan
               hingga 36 bulan upah lebih," ujarnya.




                                                       Page 44 of 125.
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50