Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019

"Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam
adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan
banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam
sehari," tegasnya.

Kedua, Menghilangkan Pesangon

Menko Perekonomian menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni
tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.

Terkait hal ini, Said Iqbal mengatakan, bahwa di dalam UU No 13 Tahun 2003;
sudah diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya
pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu,
sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.

Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan
penggantian hak minimal 15% dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa
kerja.

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003
justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang
hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36
bulan upah lebih," ujarnya.
Ketiga, Penggunaan Tenaga Alih Daya Diperluas

"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya
ke depan semua jenis pekerjaan bisa dioutsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan
buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah
di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan," kata Said Iqbal.

Keempat, Lapangan Pekerjaan yang Teredia Berpotensi Diisi Tenaga Kerja Asing
(TKA) Unskill

Terkait TKA, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa
persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan
keterampilan tertentu. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill
workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia. Jenis pekerjaannya pun adalah
pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlain khusus yang belum banyak dimiliki
pekerja lokal.

Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3 -- 5 tahun, dia
harus kembali ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh
pekerja lokal. Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job, dan transfer of
knowledge, sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan
pekerjaan si TKA tadi.

Page 34 of 125.