Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019

Title MENURUT KSPI, INI 5 FAKTA RUU OMNIBUS LAW YANG RUGIKAN PARA BURUH
Media Name kompas.com
Pub. Date 30 Desember 2019
https://money.kompas.com/read/2019/12/30/143336326/menurut-kspi-ini-5- fakta-ruu-
Page/URL
omnibus-law-yang-rugikan-para-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal membeberkan,
setidaknya ada lima hal mendasar yang disasar omnibus law.

Menurut Iqbal, ini berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Di antaranya, menghilangkan upah minimum, pesangon, fleksibilitas pasar
kerja/penggunaan outsourcing diperluas, lapangan pekerjaan yang tersedia
berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, dan jaminan sosial terancam
hilang.

"Mencermati wacana omnibus law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa
ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu,
ini bukan hanya permasalah pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat
Indonesia," ujar Iqbal dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah
minimum. Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan
sistem upah per jam.

Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka
upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya,
cuti melahirkan maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap
tidak bekerja.

"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
menggunakan upah per jam," katanya.

Namun demikian, menurut Iqbal, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik,
akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja
tidak lagi bekerja 40 jam.

Page 54 of 125.