Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 56

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan,
               tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.
               Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

               "Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam
               adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan
               banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam
               sehari," katanya.

               Terkait pesangon, dalam RUU Omnibus Law diatur tunjangan PHK yang besarnya
               mencapai 6 bulan upah.

               Terkait hal ini, Iqbal mengatakan, bahwa di dalam UU No.13 Tahun 2003, sudah
               diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK.

               Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan dua untuk jenis
               PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.

               Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan
               penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan atau penghargaan
               masa kerja.

               "Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU Nomor 13
               Tahun 2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan
               PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan
               hingga 36 bulan upah lebih," ujarnya.

               Dalam omnibus law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja.

               "Kita menafsirkan, istilah fleksibilitas pasar kerja adalah tidak adanya kepastian kerja
               dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Dalam hal ini, outsourcing dibebaskan
               di semua lini produksi," katanya.

               Dalam UU Ketenagakerjaan outsourcing hanya dibatasi lima jenis pekerjaan.
               Namun, sebut Iqbal, dalam RUU Omnibus Law justru semua jenis pekerjaan bisa di-
               outsourcingkan.

               "Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya
               fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan
               pesangon dihapuskan," jelasnya.

               Dalam UU Ketenagakerjaan, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa
               persyaratan, antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan
               keterampilan tertentu.

               TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskilled workers) tidak



                                                       Page 55 of 125.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61