Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 96
"PMI juga mendapatkan jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah
pusat dan daerah sampai desa juga dilibatkan untuk melindungi PMI. Dalam UU
tersebut juga dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memudahkan
pelayanan kepada PMI," jelas Tatang.
Menurut Tatang, selain memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI,
pembinaan dan pengawasan juga terus dilakukan untuk calon PMI, PMI dan
keluarga PMI. Termasuk pemberian sanksi baik administratif atau pidana kepada
individu, korporasi maupun pejabat/staf instansi pemerintah.
Ia menambahkan, UU yang baru ini menekankan perubahan mendasar dan
signifikan mengenai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penempatan
dan pelindungan PMI. Serta meninjau kembali Momerandum of Understanding
(MoU) dengan beberapa negara penerima. Ini juga akan menjadi cara yang baik
untuk membuka lebih banyak peluang bagi PMI yang terampil dan profesional.
Capaian Kinerja 2019
Sepanjang tahun 2019, BNP2TKI telah banyak membuat capaian yang gemilang
dalam program penempatan dan pelindungan PMI. Dari 5 program prioritas Nasional
BNP2TKI Tahun 2019 yaitu pertama Pembekalan Akhir Pembangkatan (PAP) yang
memiliki target 170.500 PMI, dan telah terealisasi sebanyak 188.535 PMI telah
mengikuti PAP.
Kedua, penanganan pemulangan PMI yang menghadapi masalah telah terealisasi
sebanyak 8.072 PMI telah difasilitasi kepulangannya hingga ke daerah asal. Selama
2019 telah diselesaikan kasus PMI sebanyak 3.380 (66,2%) kasus PMI dari total
kasus 5.108, sedangkan sebanyak 1.728 (33,8 %) kasus PMI dalam proses
penyelesaian. Adapun 10 negara penempatan dengan pengaduan terbanyak adalah
Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan, Yordania, Hongkong, Singapura,
Qatar dan Peru.
Kasus tersebut berasal dari kasus pengaduan seperti overstay, gaji tidak dibayar,
sakit, ingin dipulangkan, meninggal, pemutusan hubungan kerja, biaya penempatan
melebihi struktur biaya, overcharging, perjanjian tidak sesuai Perjanjian Kerja, putus
komunikasi dan penahanan dokumen.
Ketiga, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) telah berdiri di 8 lokasi yaitu Banyumas,
Ponorogo, Wonosobo, Grobogan, Bandung, Malang, Sikka dan Bima. Keempat,
program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) telah berdiri di 49 lokasi di
daerah atau kantong potensial PMI di Kabupaten/Kota. Kelima, sosialisasi peluang
kerja luar negeri dan migrasi aman telah dilakukan di 110 lokasi.
Menurut Tatang, sepanjang 2019 jumlah penempatan PMI yang tercatat melalui
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sebanyak 267.666
PMI. PMI tersebut bekerja berdasarkan 6 skema yaitu PMI Perseorangan/Mandiri,
PMI Government to Government (G to G), PMI Re-entry, PMI Private to Private (P to
P), PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) dan PMI Pelaut.
Page 95 of 125.
