Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 98

Title          PERNYATAAN CAPAIAN HASIL KERJA KEPALA BNP2TKI
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      30 Desember 2019
                              https://www.liputan6.com/news/read/4145098/pernyataan-capaian-hasil-ke rja-kepala-
               Page/URL
                              bnp2tki
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Capaian hasil kerja BNP2TKI selama setahun, disampaikan oleh Pelaksana Tugas
               (Plt) Kepala BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak, dalam pernyataan pers
               tahunannya, Senin (30/12).

               Tatang mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang harus disampaikan. Pertama,
               Perubahan Fundamental Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI), kedua capaian
               kinerja BNP2TKI Tahun 2019, dan terakhir persiapan terbentuknya badan baru yaitu
               Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pengganti BNP2TKI.

               Tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, kata Tatang
               disesuaikan dengan Undang-undang No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja
               Migran Indonesia pada 22 November 2017 yang diganti ke UU No 39/2004.

               Dalam UU tersebut, terdapat perubahan fundamental tata kelola penempatan dan
               pelindungan, yaitu perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja
               Migran Indonesia (PMI), persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajibannya,
               pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.

               "PMI juga mendapatkan jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah
               pusat dan daerah sampai desa juga dilibatkan untuk melindungi PMI. Dalam UU
               tersebut juga dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memudahkan
               pelayanan kepada PMI," jelas Tatang.

               Menurut Tatang, selain memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI,
               pembinaan dan pengawasan juga terus dilakukan untuk calon PMI, PMI dan
               keluarga PMI. Termasuk pemberian sanksi baik administratif atau pidana kepada
               individu, korporasi maupun pejabat/staf instansi pemerintah.

               UU yang baru ini, lanjut Tatang menekankan perubahan mendasar dan signifikan
               mengenai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penempatan dan
               pelindungan PMI. Serta meninjau kembali Momerandum of Understanding (MoU)
               dengan beberapa negara penerima. Ini juga akan menjadi cara yang baik untuk
               membuka lebih banyak peluang bagi PMI yang terampil dan profesional.
               Capaian Kinerja 2019



                                                       Page 97 of 125.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103