Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 11
Ringkasan
Lulusan perguruan tinggi (PT), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan lembaga pelatihan harus
link and match dengan kebutuhan industri. Namun sampai saat ini hal itu belum terpenuhi.
Pasalnya, kompetensi sumber daya manusia (SDM) bisa menjawab proses transfer of knowledge
dan transfer of job Tenaga Kerja Asing (TKA) ke tenaga kerja Indonesia.
"Selama ini evaluasi kami masih minim. Ini sebuah keniscayaan, bahwa link and match itu harus
dipenuhi. Bukan hanya mencetak tenaga kerja saja, tapi mereka harus memiliki skill yang
dibutuhkan dunia industri," ujar Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo kepada INDOPOS, Minggu
(28/6).
TRANSFER ILMU DARI TKA WAJIB
Lulusan perguruan tinggi (PT), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan lembaga pelatihan harus
link and match dengan kebutuhan industri. Namun sampai saat ini hal itu belum terpenuhi.
Pasalnya, kompetensi sumber daya manusia (SDM) bisa menjawab proses transfer of knowledge
dan transfer of job Tenaga Kerja Asing (TKA) ke tenaga kerja Indonesia.
"Selama ini evaluasi kami masih minim. Ini sebuah keniscayaan, bahwa link and match itu harus
dipenuhi. Bukan hanya mencetak tenaga kerja saja, tapi mereka harus memiliki skill yang
dibutuhkan dunia industri," ujar Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo kepada INDOPOS, Minggu
(28/6).
Ia menegaskan, proses transfer teknologi TKA ke tenaga kerja Indonesia harus dilakukan. Ini
menjadi tugas utama tenaga pengawas di tiap dinas tenaga kerja kabupaten/ kota dan provinsi.
Apabila tidak dilakukan, menurutnya harus ada sanksi tegas.
"Ya kalau itu (transfer teknologi)
tidak dilakukan, jangan perpanjangan izin para TKA itu," katanya.
Ia mengatakan, Komisi IX telah menyerahkan sepenuhnya kepada Ke-menterian
Ketenagakerjaan. Karena, sepenuhnya transfer teknologi TKA ke tenaga kerja Indonesia sudah
diatur dalam UU ketenagakerjaan. "Kalau tidak berjalan, izin enggak usah lama-lama. Harus ada
transfer teknologi, ini bola ada di petugas pengawas di daerah. Karena tidak berjalan, ganti
petugaS pengawasnya," ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Dia menyesalkan masuknya TKA China ke Indonesia di tengah pandemi covid-19 dan jutaan
orang yang kehilangan pekerjaan. Karena kedatangan TKA tersebut menciderai rasa keadilan
pekerja lokal dan rakyat Indonesia.
"Seharusnya, lapangan pekerjaan yang tersedia diberikan sepenuhnya kepada warga negara
Indonesia. Selama ini perusahaan dan pemerintah gagal memenuhi persyaratan bahwa
TKA yang bekerja di Indonesia harus tenaga ahli dan melakukan transfer of khowledge dan
transfer of job," katanya.
Di dalam UU No 13 Tahun 2003
sudah diamanatkan, setiap l orang TKA wajib ada pendamping 10 orang pekerja lokal. Apabila
selama ini TKA yang bekerja di sana ada pendamping tenaga kerja lokal dan terjadi transfer
10
