Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

GELOMBANG PHK DI INDONESIA DIPREDIKSI HINGGA 2 TAHUN KEDEPAN,DPR:
KEMENPERIN PERLU ANGGARAN TAMBAHAN

- Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina memperkirakan hingga dua tahun ke depan
Indonesia bisa mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK ).

Untuk itu, dia meminta Menteri Perindustrian ( Kemenperin ) beserta jajaran agar berpartisipasi
aktif mencegah atau mengurangi gelombang PHK .

"Gelombang PHK yang sudah mulai marak akhir-akhir ini, sebagai dampak berlanjutnya wabah
corona telah memukul sektor ekonomi baik perusahaan besar hingga kecil, swasta maupun
perusahaan plat merah," kata Nevi dalam pernyataannya, Jumat 26 Juni 2020.

Campur tangan pemerintah untuk mencegah gelombang PHK ini, menurut Nevi sebagai alasan
kuat agar pemerintah memberikan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2021 dengan pagu
indikatif sebesar Rp2,42 triliun.
"Saya berharap, impor bahan baku dan bahan penolong sektor industri yang masih tinggi
dengan nilai impor tahun 2019 sebesar 126 Milyar USD di tahun mendatang dapat dikurangi
agar industri dalam negeri bisa bergerak," ucapnya.

Selain itu, rendahnya efektivitas kebijakan dalam keterbatasan ruang fiskal juga mesti dapat di
atasi.

"Tujuan pentingnya adalah pengurangan tenaga kerja sektor industri tidak lagi menjadi isu berat
pada suasana wabah ini", jelas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengungkapkan, berdasar Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-
376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02.01/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 senilai
Rp 2.596.384.901.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah).

"Kecilnya anggaran kemenperin di antara mitra komisi VI sangat disayangkan," ujarnya.
Seharusnya Kemenperin dapat berbuat lebih banyak untuk memajukan industri dalam negeri.
Untuk itu, ia sangat sepakat dengan seluruh anggota komisi VI yang lain untuk mendukung dan
memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun 2021
sebesar Rp 3.428.325.000.000,- karena diperlukan untuk pemulihan industri Pasca Covid-19.

"Semoga pemerintah merealisasi usulan komisi VI pada dukungan anggaran kementerian
perindustrian sehingga kemenperin harus menerima tantangan untuk mengurangi
pengangguran dengan membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bidang industri
kerakyatan," ucap Nevi.***.

244