Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 34
Judul LPSK: Jerat Sindikat Pemalsu Sertifikat ABK dengan TPPO
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Kasus Perbudakan ABK
Halaman/URL Pg4
Jurnalis F-5
Tanggal 2020-06-29 04:05:00
Ukuran 207x124mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 61.479.000
News Value Rp 184.437.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) LPSK berharap, penyidik memproses
hukum sebelas tersangka tidak sebatas pada pemalsuan, atau Undang-Undang ITE karena
melakukan illegal acces saja, tetapi juga mengaitkannya dengan tindak pidana perdagangan
orang
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) Mereka (korban) kemudian dibekali
dokumen identitas palsu, KTP, dan paspor
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) Perbudakan pada sektor perikanan ini
melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) Perbudakan pada sektor perikanan ini
melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara.
neutral - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) Angka ini bukan merupakan jumlah
keseluruhan dari korban peristiwa serupa
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) Angka demikian menempatkan kasus
TPPO pada posisi empat besar jumlah terlindung LPSK, setelah kasus kekerasan seksual anak,
terorisme dan pelanggaran HAM yang berat di tahun 2019
negative - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK) LPSK siap bekerja sama dengan Polri untuk
mengkaji keterkaitan antara pemalsuan sertifikat pelaut dengan kasus-kasus TPPO sektor
perikanan lain, yang korbannya menjadi terlindung LPSK
Ringkasan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Polda Metro Jaya tak hanya menjerat
sindikat pemalsu sertifikat anak buah kapal (ABK) dengan pasal penipuan dan ITE semata. Lebih
dari itu, LPSK mendorong kepolisian menjerat 11 orang yang diduga memalsukan 5.041
sertifikat keterampilan pelaut itu dengan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) atau hunian trafficking.
33