Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

tabungan yang kian hari kian menipis, juga usaha yang stagnan. "Dikira kami pulang bawa
banyak uang. Bansos bukan untuk TKI, padahal kami juga bertahan hidup," aku Arumi.

587 TKI Terpapar Corona, Paling Banyak di Malaysia dan UEA Bambang Teguh Karyanto, Project
Officer Migrant Care Jember, organisasi yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja migran
Indonesia, mengatakan pekerja migran tidak memperoleh bansos karena tidak termasuk dalam
14 kriteria program keluarga harapan (PKH) penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Program tersebut menggunakan rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan dasar kriteria tersebut, "pekerja migran dianggap bukan kelompok rentan," ujar
Bambang kepada reporter Tirto .

Kondisi demikian yang membuat para pekerja migran sangat bergantung pada tabungan untuk
menyambung hidup di kampung halaman. Mereka, menurut Bambang, banyak yang
mengalihkan dana tabungan untuk bercocok tanam. "Tapi ada juga yang tak memiliki kelebihan
tabungan. Mereka ya menganggur." Migrant Care menyebutkan terdapat 5.280 pekerja migran
yang pulang ke Indonesia sejak Januari hingga Maret 2020. Mereka berasal dari Malaysia, Hong
Kong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Mereka pulang
ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Namun bukan nasib berarti para pekerja migran yang tidak pulang lebih baik.

Hasil survei Human Rights Working Group (HRWG), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI),
dan Jaringan Buruh Migran (JBM) tentang dampak COVID-19 terhadap pekerja migran
menunjukkan banyak pelanggaran ketenagakerjaan terjadi selama pandemi. Survei ini
diselenggarakan pada 21 sampai 30 April lalu, total responden 149.

Di Malaysia dan Arab Saudi, 54 persen pekerja migran buruh pabrik mengaku tidak
mendapatkan gaji. Di Singapura dan Hongkong, meski masih digaji, mereka dibatasi
mobilisasinya sehingga depresi. Pekerja migran di Taiwan dan Korea Selatan pun mengaku
mengalami gangguan psikologis.

Menyiapkan Lapangan Kerja Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay
mengatakan persoalan pekerja migran yang pulang ke Indonesia sama seperti pekerja-pekerja
lokal yang terdampak COVID-19, baik di-PHK atau dirumahkan tanpa upah atau digaji sebagian.
Keduanya, menurutnya, sama-sama membutuhkan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja ini
semestinya diupayakan pemerintah.

"Ini butuh keseriusan pemerintah untuk mencarikan lapangan kerja alternatif, agar pekerja
migran yang pulang ke Indonesia tidak menganggur," ujarnya kepada reporter Tirto . "Kami
mendesak pemerintah mencari solusi memadai." Ia juga mendorong pekerja migran yang
pulang agar melaporkan ke dinas sosial setempat, jika memang belum terdaftar sebagai
penerima bansos dari pemerintah pusat. "Kalau dilaporkan diharapkan dimasukkan ke dalam
penerima bansos." 144.327 Pekerja Migran Kembali ke RI, Ada yang Terpapar COVID-19 Selain
membuka lapangan kerja, anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen
mengatakan pemerintah juga perlu melatih para pekerja migran berwirausaha. Terlebih lagi
jumlah yang hendak kembali ke tanah air mencapai 141 ribu orang. "Ini jumlah yang besar,
harus dipikirkan cara terbaik agar mereka bisa bertahan di sini sembari menunggu kembali
bekerja di luar negeri," ujarnya kepada reporter Tirto .
91