Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 MARET 2019
P. 79
Diskriminasi, lanjut Retna, merupakan segala bentuk pembedaan, pengabaian,
pengistimewaan atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna kulit, jenis
kelamin, agama, paham politik, pencabutan (ekstraksi) secara nasional atau asal
usul sosial dan kondisi fisik (penyandang disabilitas dan HIV/AIDS), yang berdampak
pada penghapusan atau hambatan terhadap kesetaraan kesempatan atau perlakuan
dalam pekerjaan.
Retna mengutarakan bahwa dasar ketenagakerjaan nasional adalah perlindungan
kepada pekerja/buruh sejak proses sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah
bekerja. Hal ini juga termuat dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan.
Selain memperingati 100 tahun International Labour Organization (ILO), Retna
menegaskan dialog digelar bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari seluruh
pihak terkait untuk menerapkan syarat kerja non diskriminasi di tempat kerja dalam
upaya menghapus segala bentuk diskriminasi.
Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans)
Provinsi Banten Al Hamidi dalam sambutannya mewakili Dirjen PHI Jamsos
Kemnaker, mengatakan untuk mewujudkan kesetaraan dan perlakuan sama dalam
pekerjaan, maka segala kebijakan termasuk pelaksanaanya ditujukan untuk
menghapuskan diskriminasi.
Hal tersebut selaras dengan tujuan Konvensi ILO Nomor 100 tentang pengupahan
yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama
nilainya, yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO
No.111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang telah diratifikasi
melalui UU Nomor 21 Tahun 1999.
"Salah satu pilar untuk mewujudkan pekerjaan yang layak adalah dengan
memperhatikan hak-hak mendasar di tempat kerja. Salah satunya pencegahan
terjadinya diskriminasi di tempat kerja, " katanya.
Untuk mencegah adanya diskriminasi di tempat kerja, Hamidi berpendapat, dimulai
sejak proses rekruitmen, sedang bekerja (dimulai saat tandatangan PP PKB) sudah
diberikan antisipasi diskriminasi.
"Hak-hak perempuan harus diberikan sesuai peraturan undang-undang yang belaku.
Termasuk sarana Hubungan Industrial yang ada di perusahaan dipenuhi pihak
perusahaan. Semua itu dapat diantisipasi termasuk diskriminasi setelah bekerja, "
katanya.
"Disnaker Banten sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja perempuan
termasuk melindungi pekerja perempuan di malam hari dan melindungi hak-
haknya," tambah Hamidi.
Page 78 of 100.
