Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 MARET 2019
P. 90

Title          BAHAS OUTSOURCING DAN INDUSTRI 4.0, KEMNAKER REVIEW UU KETENAGAKERJAAN
                Media Name     merdeka.com
                Pub. Date      06 Maret 2019
                               https://www.merdeka.com/uang/bahas-outsourcing-dan-industri-40-kemnake r-review-
                Page/URL
                               uu-ketenagakerjaan.html
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive
















               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mereview Undang-undang Nomor
               13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu yang dibahas ialah mengenai
               pekerja dan pemberi kerja dalam menghadapi industri 4.0, termasuk di dalamnya
               soal keberadaan bisnis alih daya atau outsourcing.

               Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
               Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya sedang mencermati dan
               mengumpulkan fakta apakah pekerjaan outsourcing betul-betul mendukung
               kemajuan perekonomian Indonesia.

               Untuk itu pihaknya butuh masukan atau saran dari pihak-pihak terkait dalam
               menentukan kebijakan baru menghadapi industri 4.0.

               "Bisnis alih daya (outsourcing) itu tidak hanya di dalam negeri, tapi sudah cross
               country. Jadi, kami harapkan masukan-masukan bisa menyempurnakan atau nanti
               bisa mengubah regulasi yang selama ini sudah tidak pas lagi," ucap Haiyani usai
               menghadiri 3rd Indonesian Employment Summit 2019 Asosiasi Bisnis Alih Daya
               Indonesia (ABADI), di Hotel Salak Bogor, Rabu (6/3).

               Haiyani mengklaim, pemerintah sejak awal sudah melakukan komunikasi dengan
               berbagai unsur untuk menentukan aturan yang jelas. Sebab, regulasi juga harus
               menyesuaikan zaman. Dia berharap, dalam forum pertemuan ini, dapat
               menghasilkan sesuatu untuk melengkapi masukan yang saat ini sedang disusun dan
               masih berproses.

               "Misalnya dalam konteks hubungan kerja. Dari berbagai diskusi yang kami ikuti,
               ternyata diminati adalah bahwa upah itu perlu diperhitungkan sebagai upah per
               jam. Mengingat upah kerja ini penting bagi fleksibilitas kerja. Apalagi jika kita
               mengikuti perkembangan data angka partisipasi kerja," sebutnya.

               Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia Greg Chan




                                                       Page 89 of 100.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95