Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 142
Title SUPRES OMNIBUS LAW RUU CIPTA LAPANGAN KERJA SIAP DIBAWA KE DPR
Media Name tirto.id
Pub. Date 31 Januari 2020
Page/URL https://tirto.id/supres-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja-siap-diba wa-ke-dpr-ev48
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Istana memastikan surat presiden untuk pengajuan Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) siap diserahkan
ke DPR. Istana memastikan surat presiden untuk pengajuan Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) siap
diserahkan ke DPR. Namun, Fadjroel belum memastikan waktu pengiriman surpres
tersebut.
"Yang sudah siap diserahkan surpresnya adalah cipta lapangan kerja," kata Juru
Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat
(31/1/2020).
Fadjroel mengatakan, pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengubah
beberapa hal positif. Ia mengklaim, SDM Indonesia akan semakin berkualitas, iklim
investasi di Indonesia akan meningkat, menjaga daya beli masyarakat meningkat,
dan membuat masalah dalam dunia ketenagakerjaan, terutama bagi milenial.
"Apabila ini tidak ada, maka ini tidak akan tercipta, pembangunan SDM tidak
tercipta, kemudian transformasi ekonomi tidak tercipta lalu kemudian lapangan
kerja, investasi gak bisa. berarti kita harus menanggung banyak sekali pihak yang
tidak bisa meningkatkan incomenya, daya belinya dan konsumsinya," klaim Fadjroel.
Fadjroel membantah pemerintah akan menghapus hak-hak ketenagakerjaan. Ia
mengklaim, "Pesangon tetap, upah minimum tetap, kemudian orang yang hamil itu
tetap dapat. Semua yang jadi hoaks itu tidak benar." Fadjroel menambahkan,
pemerintah sudah berusaha bertemu dengan sekitar 26 perserikatan buruh untuk
membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia kembali mengklaim kalau unsur
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tetap dengan UU
Ketenagakerjaan saat ini.
Pemerintah hanya menambahkan unsur pertumbuhan daerah dalam
ketenagakerjaan. Fadjroel juga menekankan kalau Jokowi tidak ingin cipta lapangan
kerja justru membuat upah buruh rendah.
"Pesan Pak Presiden Jokowi tidak boleh upah minimum pekerja lebih rendah
daripada sebelumnya. tidak boleh. karena presiden Jokowi mengatakan setiap
perubahan undang-undang apapun termasuk kebijakan pemerintah itu harus
berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," klaim Fadjroel. (tirto.id – Politik)
Page 141 of 186.
