Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 146
Title LEWAT OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, PEMERINTAH INGIN FORMULA UMP
DIUBAH
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 31 Januari 2020
Page/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/01/31/500/1030687/lewat-omnibus -law-cipta-
lapangan-kerja-pemerintah-ingin-formula-ump-diubah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah mengusulkan perubahan formula penghitungan upah minimum provinsi
(UMP) dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden Joko Widodo, mengatakan perubahan
tersebut direncanakan dengan memperhitungkan besaran upah minimum
berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Draf RUU tersebut juga
memperhitungkan apabila pertumbuhan daerah terkoreksi negatif maka formula
tersebut dinyatakan tidak dapat dipakai.
"Tapi itu hanya berlaku untuk pekerja baru, bukan pekerja lama," kata Fadjroel di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Saat ini penentuan perhitungan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
No.78/2015 tentang Pengupahan. Formula yang digunakan untuk menghitung upah
minimum yaitu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam
kesempatan yang sama Fadjroel mengatakan terlalu banyak informasi palsu yang
beredar terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Dia memastikan Istana menjaga agar
perubahan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Seperti pesangon tetap, kemudiah hamil itu dapat, semua yang menjadi hoaks itu
tidak benar," kata Fadjroel.
Fadjroel menyebutkan RUU Cipta Lapangan Kerja akan memiliki dampak terhadap
kesejahteraan pekerja. Saat ini menurut data Bank Dunia, 115 juta rakyat Indonesia
telah keluar dari garis kemiskinan.
Pekerjaan rumah pemerintah adalah menjaga masyarakat tersebut berada di atas
garis kemiskinan. "Itu harus dijamin dengan RUU Cipta Lapangan Kerja," tambah
Fadjroel. RUU Cipta Lapangan Kerja masih menunggu surat presiden (surpres) agar
dapat dibahas oleh DPR. Sementara itu surpres RUU Omnibus Law Perpajakan telah
ditandangani oleh presiden. Pada pekan depan dua rancangan RUU tersebut
kemungkinan dapat diserahkan ke parlemen.
RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi satu isu yang menyedot perhatian belakangan
ini. Serikat buruh sempat merespons dengan melakukan demonstrasi karena
beredar rancangan RUU yang dianggap berisi aturan yang terlalu pro-investasi.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Page 145 of 186.
