Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 149
Title JOKOWI TEKEN SURPRES OMNIBUS LAW RUU CIPTA LAPANGAN KERJA, SIAP KIRIM KE DPR
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 31 Januari 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/31/jokowi-teken-surpres-om nibus-law-
Page/URL
ruu-cipta-lapangan-kerja-siap-kirim-ke-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyebut surat presiden
untuk pengajuan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja
(RUU Cipta Lapangan Kerja) telah siap diserahkan ke DPR RI.
"Yang sudah siap diserahkan surpresnya adalah cipta lapangan kerja," kata Fadjroel
Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Meski begitu, Fadjroel belum memastikan waktu pengiriman surpres tersebut. Ia
mengatakan, pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengubah beberapa hal
positif. Ia menyebut, SDM Indonesia akan semakin berkualitas, iklim investasi di
Indonesia akan meningkat, menjaga daya beli masyarakat meningkat, dan membuat
masalah dalam dunia ketenagakerjaan, terutama bagi millenial.
"Apabila ini tidak ada, maka ini tidak akan tercipta, pembangunan sdm tdk tercipta,
kemudian transformasi ekonomi tidak tercipta lalu kemudian lapangan kerja,
investasi gak bisa. berarti kita harus menanggung banyak sekali pihak yang tidak
bisa meningkatkan incomenya, daya belinya dan konsumsinya," ucap Fadjroel.
Lebih lanjut, Fadjroel membantah jika pemerintah akan menghapus hak-hak
ketenagakerjaan, termasuk soal persangon.
"Pesangon tetap, upah minimum tetap, kemudian orang yang hamil itu tetap dapat.
semua yang jadi hoax itu tidak benar," jelasnya.
Selain itu, Fadjroel menyebut, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah telah bertemu dengan sekitar 26 perserikatan buruh untuk membahas
omnibus law cipta lapangan kerja.
Fadjroel juga menekankan, Presiden Jokowi tidak ingin cipta lapangan kerja justru
membuat upah buruh rendah.
"Pesan pak presiden Jokowi tidak boleh upah minimum pekerja lebih rendah
daripada sebelumnya. tidak boleh. karena presiden Jokowi mengatakan setiap
perubahan undang-undang apapun termasuk kebijakan pemerintah itu harus
berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Page 148 of 186.
