Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 154
Title OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA TAK HAPUS PESANGON PEKERJA
Media Name viva.co.id
Pub. Date 31 Januari 2020
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1198101-omnibus-law-cipta-lapan gan-kerja-tak-
Page/URL
hapus-pesangon-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Para buruh dan pekerja khawatir hak-hak mereka akan hilang dengan disahkannya
Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pasalnya, ada anggapan bahwa pemerintah lebih mementingkan investor, untuk menarik
investor sebanyak-banyaknya maka hak-hak buruh bakal dikurangi. Terkait itu, pihak Istana
membantahnya.
"Pesangon tetap sesuai UU Nomor 13 Tahun 2013 (tentang Ketenagakerjaan). Upah
minimum tetap, kemudian orang yang hamil itu tetap dapat. Semua yang menjadi hoax itu
tidak benar tentang pekerja," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.
Dia bilang, memang ada perubahan yang dilakukan dengan Omnibus Law, namun kebijakan
tersebut tak akan mengurangi hak buruh. Menurut dia, pemerintah malah berusaha untuk
melindungi pekerja termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Tentu ada yang berubah, namun terkait ketenagakerjaan tidak berubah," ujarnya.
Sementara soal upah minimum (UMP) akan mengikuti pertumbuhan di daerah lantaran tiap
daerah punya hitungan untuk menentukan UMP. Namun jika pertumbuhan di daerah sangat
kecil maka bakal ada pertimbangan lain.
Kendati demikian, Fadjroel bilang bahwa Presiden Jokowi tak ingin Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja merugikan buruh atau masyarakat. Pesan dari Jokowi, kata dia, tidak boleh
UMP lebih rendah dibanding sebelumnya.
"Karena Presiden Jokowi mengatakan setiap perubahan UU apa pun termasuk kebijakan
pemerintah itu harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sempat menduga bahwa
pemerintah sedang berupaya menghilangkan hak pesangon pekerja di dalam RUU Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja.
Sementara itu, Jokowi sebelumnya bilang bahwa ingin memberikan hadiah untuk
masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah atau Lebaran Idul Fitri 2020, yakni
selesainya Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.
"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri,
sehingga menjadi 'hadiah lebaran' bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan dalam
mencapai Indonesia Maju," ujar Fadjroel.
Page 153 of 186.
