Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020

Title ISTANA JAMIN HAK BURUH TAK DIPANGKAS
Media Name republika.co.id
Pub. Date 31 Januari 2020
Page/URL https://nasional.republika.co.id/berita/q4yqy1377/istana-jamin-hak-bur uh-tak-dipangkas
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Omnibus Law tentang
ketenagakerjaan yang sedang digodok tidak mengurangi hak dan kesejahteraan
buruh.

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan, Omnibus Law yang
dijuluki 'Cipta Lapangan Kerja' ini tidak mengubah porsi pesangon, upah minimum,
dan cuti hamil. Justru menurutnya, Omnibus Law ini juga ikut mendukung
pengembangan UMKM.

"Tidak boleh upah minimum pekerja lebih rendah daripada yang sebelumnya. Setiap
perubahan UU apa pun harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak
boleh mengurangi apa yang jadi hak dan kesejahteraan (buruh)," jelas Fadjroel di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (31/1).

Soal tudingan bahwa Omnibus Law ketenagakerjaan ini terlalu berpihak kepada
investor, Fadjroel punya jawaban. Ia tak menampik bahwa rancangan UU ini
memang mendukung masuknya investor lebih banyak lagi.

Namun menurutnya, investasi yang lebih tinggi juga berimbas pada peningkatan
produktivitas perusahaan. Ujungnya, pemasukan kepada karyawan pun bertambah
dan ikut mendorong daya beli masyarakat.

Selain menyusun omnibus law cipta lapangan kerja, pemerintah juga menyiapkan
dua omnibus law lain yakni tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan perpajakan. Setelah
surat presiden (surpres) tentang revisi UU Ketenagakerjaan diteken Presiden Joko
Widodo (Jokowi), pemerintah segera merilis rancangan omnibus law tersebut ke
publik.

Page 154 of 186.