Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020

Title KOMISI IX DPR : PEMBAHASAN OMNIBUS LAW BISA LEBIH 100 HARI
Media Name rri.co.id
Pub. Date 01 Februari 2020
http://rri.co.id/post/berita/780158/nasional/komisi_ix_dpr_pembahasan_
Page/URL
omnibus_law_bisa_lebih_100_hari.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena merespon pernyataan Presiden RI,
Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembahasan Omnibus Law dapat diselesaikan
dalam waktu 100 hari kerja. Menurut dia, bukan tidak mungkin pembahasan
rancangan undang-undang sapu jagat itu bisa lebih lama dari target Jokowi.

Mulanya, Melki yang juga politisi Partai Golkar ini mengaku telah mendengar
permintaan Jokowi tersebut.

"Kami sudah mendengar Pak Jokowi menyampaikan bahwa diharapkan atau
diinginkan agar kalau boleh 100 hari ini sudah selesai," katanya dalam diskusi
bertajuk "Omnibus Law & Kita" di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat,
Sabtu (1/2/2020).

Namun kata dia, lama atau tidaknya waktu pembahasan tergantung pada substansi
materi undang-undang itu sendiri.

"Tentu soal 100 hari ini relatif ya. Bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung
substansi yang akan kita bahas," pungkasnya.

Perlu diketahui, pemerintah berencana untuk membuat beberapa Omnibus Law
demi sinkronisasi undang-undang yang tadinya tumpang tindih. Salah satunya
adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Omnibus law ini sendiri mencakup 79
undang-undang, yang terdiri dari 1.244 pasal.

Terkait itu, pemerintah pun membagi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi
11 kluster. Diantaranya adalah:

1. Penyederhanaan Perizinan yang diatur dalam 522 undang-undang yang terdiri
dari 770 pasal

2. Persyaratan Investasi yang mencakup 13 undang-undang dan terdiri dari 24

pasal
3. Ketenagakerjaan, mencakup 3 undang-undang yang terdiri dari 55 pasal

4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM di 3 undang-undang yang

terdiri dari 6 pasal

Page 94 of 186.