Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 98
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choril Anam sempat mengingatkan
pemerintah bisa dinilai melanggar konstitusi bila tidak memublikasikan draf RUU
omnibus law. Di sisi lain, anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih juga
menyampaikan bahwa pihaknya pernah mengirim undangan kepada pemerintah
untuk berdiskusi soal RUU omnibus law, tapi tidak ditanggapi.
DPR terbuka
Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas
mengatakan pembahasan RUU omnibus law di DPR akan dilakukan secara terbuka.
DPR akan melibatkan dan mengundang semua pihak yang terkait dengan RUU itu.
"Pasti dong (pembahasan akan dilakukan secara terbuka)," katanya kepada Media
Indonesia, kemarin.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menyatakan pembahasan RUU
omnibus law tidak akan bertele-tele. Itu dilakukan agar beban legislatif tidak terlalu
berat.
"Karena selama ini kritik terhadap DPR merupakan produktivitas terhadap produk
UU sangat minim," ucapnya.
DPR telah menetapkan 50 RUU sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas
Prioritas 2020. Empat di antaranya merupakan RUU omnibus law, yaitu RUU tentang
Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja,
serta RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguat-an
Perekonomian.
Page 97 of 186.
