Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 99

Title          RIBUAN ADVOKAT AKAN KIRIM SURAT PENOLAKAN RUU SAPU JAGAT UNTUK JOKOWI
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      01 Februari 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/02/01/419772/ribuan-advokat-akan-kir im-surat-
               Page/URL
                              penolakan-ruu-sapu-jagat-untuk-jokowi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative













               Ribuan advokat muda Indonesia akan melayangkan surat penolakan RUU omnibus
               law kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut nantinya berisi 12 poin mengenai
               potensi yang akan terjadi jika UU sapu jagat tersebut diberlakukan.


               Koordinator Advokat muda Indonesia, Djafar Ruliansyah Lubis mengatakan, aturan
               dalam omnibus law dinilai bersifat eksklusif hanya berpihak pada para investor dan
               korporasi.


               "RUU omnibus law memang dibuat untuk lebih mengutamakan posisi investor atau
               korporasi ketimbang perlindungan terhadap hak demokrasi dan konstitusional
               rakyatnya," kata Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/1).

               Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar ini menjelaskan,
               sejatinya konstitusi berisi perlindungan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
               Bukan justru mengenyampingkan hak dengan dalih mendatangkan investasi.

               Berikut 12 poin dalam surat penolakan yang hendak dilayangkan kepada Presiden
               Jokowi.

               Pertama, omnibus law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan,
               mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah
               lingkungan.

               Kedua, penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup
               tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

               Ketiga, Satgas omnibus law yang menyusun naskah akademiknya bersifat elitis dan
               tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan RUU omnibus law.
               Omnibus law digawangi oleh 138 orang yang komposisinya mayoritas diisi oleh
               pihak pemerintah dan pengusaha.

               Keempat, terdapat sentralisme kewenangan apabila RUU omnibus law disahkan.
               Kebijakan menjadi ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu dinilai mencederai
               semangat reformasi.






                                                       Page 98 of 186.
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104