Page 357 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021
P. 357
Judul Kemnaker Terus Perkuat Komitmen Bidang Ketenagakerjaan Bagi
Disabilitas di Daerah
Nama Media rmol.id
Newstrend Percepatan Implementasi ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/09/17/504777/kemnaker-terus-perkuat-
komitmen-bidang-ketenagakerjaan-bagi-disabilitas-di-daerah
Jurnalis Agus Dwi
Tanggal 2021-09-17 23:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat implementasi Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang
disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha.
KEMNAKER TERUS PERKUAT KOMITMEN BIDANG KETENAGAKERJAAN BAGI
DISABILITAS DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat implementasi Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang
disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan
dengan isu kesetaraan, inklusi, dan nondiskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi
termasuk bidang ketenagakerjaan.
“Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas,” kata Suhartono saat membuka secara
virtual Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang
Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jambi, Kamis (16/9).
Lanjut Suhartono, dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia
Kemnaker telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan
keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang
356
