Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 133
Title PENGANGGURAN BERTAMBAH, RUU CIPTA KERJA DITARGET RAMPUNG TAHUN INI
Media Name tirto.id
Pub. Date 15 April 2020
https://tirto.id/pengangguran-bertambah-ruu-cipta-kerja-ditarget-rampu ng-tahun-ini-
Page/URL
eNrd
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja untuk pemulihan
ekonomi pasca COVID-19.
Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa
pemerintah membutuhkan kebijakan extraordinary untuk memulihkan
perekonomian pasca COVID-19. Pasalnya, proyeksi terburuk pertumbuhan ekonomi
Indonesia di tahun ini menyentuh ke angka -0,4 persen.
Penurunan pertumbuhan ekonomi juga berimbas pada meningkatnya angka
pengangguran sebesar 2,92 juta hingga 5,23 juta orang, sementara angka
kemiskinan diprediksi bertambah di kisaran 1,16 juta hingga 3,78 juta jiwa.
Untuk itu, pemerintah perlu mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat
menstimulus pertumbuhan ekonomoi lebih tinggi.
Paling tidak, kata dia, pertumbuhan ekonomi masih bisa bertahan di angka 2,3
persen hingga akhir tahun 2020. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan
ekonomi bisa dilakukan di tahun berikutnya dengan proyeksi pertumbuhan di
kisaran 4,5 hingga 5,5 persen.
"Bagi perekonomian sendiri issue yang perlu didorong adalah recovery dari
COVID-19 kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan daya
saing," ujarnya dalam rapat Badan Legislasi, Selasa (14/4/2020).
Airlanga mengatakan, pemulihan ekonomi perlu dilakukan dengan melajutkan
agenda transformasi struktural yang dijalankan pemerintah lewat Perppu nomor 1
tahun 2020.
Untuk melengkapi kebijakan Perppu tersebut, kata Airlangga, maka Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja perlu diselesaikan.
Beleid tersebut sendiri terdiri dari beberapa kluster antara lain investasi dan
perijinan sebanyak 80 pasal, perijinan lahan 19 pasal, investasi dan projek strategis
nasional 16 pasal, umkm dan koperasi 15 pasal, kemudahan berusaha 11 pasal,
ketenagakerjaan 5 pasal, kawasan ekonomi 4 pasal, pengawasan dan sanksi 3
pasal, serta riset dan inovasi 1 pasal.
Page 132 of 219.
