Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 178
Title POLITIKUS DEMOKRAT: PROGRAM KARTU PRAKERJA JOKOWI MIRIP KUIS
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 15 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200415214530-32-493979/politik us-
Page/URL
demokrat-program-kartu-prakerja-jokowi-mirip-kuis
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat , Irwan, mengkritik program
Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan daring kepada warga yang kehilangan
pekerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19) seperti sebuah kuis.
Irwan menyatakan heran dengan langkah pemerintah yang lebih memilih membuat
pelatihan daring melalui sejumlah aplikasi digital, dibandingkan memanfaatkan Balai
Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di daerah.
"Pelatihan online , enggak nyambung, kan selama ini pemerintah sudah punya
BLK, kaya kuis-kuisan saja," kata Irwan kepada CNNIndonesia.com , Rabu (15/4).
Irwan meminta pemerintah membatalkan rencana menggelar program Kartu
Prakerja kemudian mengalihkannya ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurutnya, program BLT akan berjalan lebih efektif dan lebih dibutuhkan
masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.
"Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan
padahal mereka disuruh di rumah saja, kaya tenaga kerja di mal dan kantor yang
dirumahkan, gaji disetop," ucap anggota Komisi V DPR RI itu.
Irwan menyatakan bahwa Kartu Prakerja sebenarnya sebuah program yang bagus.
Namun, lanjutnya, program tersebut tidak relevan dan tidak efektif di tengah situasi
penyebaran virus corona seperti saat ini.
Irwan menegaskan jika pemerintah mengubah program Kartu Prakerja ke BLT
merupakan langkah yang lebih bijaksana dari Jokowi.
"Niatnya bagus, kalau enggak ada corona bagus. Tapi dengan situasi seperti ini,
enggak efektif, kalau dikonversi ke BLT langsung efektif," ujar politikus asal daerah
pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Pemerintah memutuskan menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk
program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp5,6 triliun digunakan
untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840
miliar, dan dana PMO Rp100 juta.
Page 177 of 219.
