Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020

Title KLASTER KETENAGAKERJAAN DIUSULKAN DIPISAH DALAM OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 15 April 2020
https://republika.co.id/berita/q8u6zw354/klaster-ketenagakerjaan-diusu lkan-dipisah-
Page/URL
dalam-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Dyah Pitaloka mengusulkan agar klaster
ketenagakerjaan dapat dipisahkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, hal
itu agar regulasi tersebut dapat lebih fokus untuk mempermudah perizinan investasi.

"Kami coba mengusulkan khususnya tentang ketenagakerjaan ada baiknya bagian klaster
tentang ketenagakerjaan dipisahkan saja sehingga RUU ini jelas untuk mempermudah
investasi dan mempermudah perizinan," kata Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut Rieke, usulan tersebut bakal bermanfaat untuk mengurangi tanggapan publik yang
akhir-akhir ini menjadi tegang dengan diadakannya pembahasan RUU ini.

Politikus PDIP itu berpendapat bahwa pemisahan klaster ketenagakerjaan ini dapat
membuat pembahasan RUU tersebut ke depannya juga bisa lebih komprehensif atau
bersifat menyeluruh.

Rieke menjelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan hilir dari segala sistem
perindustrian, perdagangan, dan ekonomi sehingga menurutnya perlu ada pembahasan
khusus secara terpisah.

Rieke mengaku sangat mendukung pemerintah dalam hal melakukan perbaikan regulasi
untuk melakukan pembangunan bagi Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan,
RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan dibahas bakal menampung semua aspirasi yang
disampaikan oleh beragam kalangan masyarakat di Tanah Air.

"Baleg akan dengarkan masukan dan dilakukan terbuka. Karena itu pembahasannya
dilakukan hati-hati dan cermat dan dengar masukan masyarakat," kata Supratman Andi
Atgas.

Supratman memaparkan bahwa tidak ada target waktu penyelesaian RUU Omnibus Law
Cipta Kerja sehingga akan fleksibel sesuai keinginan masyarakat. Politikus Fraksi Partai
Gerindra itu mengemukakan, Baleg DPR juga akan mengundang pemerintah untuk
melakukan rapat kerja.

"Raker dengan Baleg dalam rangka mendengarkan pendapat dari pemerintah terkait usulan
pemerintah tentang RUU itu," ucapnya..

Page 179 of 219.