Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020

Title LEGISLATOR USULKAN KLASTER KETENAGAKERJAAN DIPISAH DALAM OMNIBUS LAW
Media Name antaranews.com
Pub. Date 15 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1423441/legislator-usulkan-klaster-k
Page/URL
etenagakerjaan-dipisah-dalam-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengusulkan agar
klaster ketenagakerjaan dapat dipisahkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja agar
regulasi tersebut dapat lebih fokus untuk mempermudah perizinan investasi.

"Kami coba mengusulkan khususnya tentang ketenagakerjaan ada baiknya bagian
klaster tentang ketenagakerjaan dipisahkan saja sehingga RUU ini jelas untuk
mempermudah investasi dan mempermudah perizinan," kata Rieke Diah Pitaloka
dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, usulan tersebut bakal bermanfaat untuk mengurangi tanggapan publik
yang akhir-akhir ini menjadi tegang dengan diadakannya pembahasan RUU ini.
Politisi PDIP itu berpendapat bahwa pemisahan klaster ketenagakerjaan ini dapat
membuat pembahasan RUU tersebut ke depannya juga bisa lebih komprehensif
atau bersifat menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan hilir
dari segala sistem perindustrian, perdagangan, dan ekonomi sehingga menurutnya
perlu ada pembahasan khusus secara terpisah. Rieke mengaku sangat mendukung
pemerintah dalam hal melakukan perbaikan regulasi untuk melakukan
pembangunan bagi Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas
menyatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan dibahas bakal menampung
semua aspirasi yang disampaikan oleh beragam kalangan masyarakat di Tanah Air.

"Baleg akan dengarkan masukan dan dilakukan terbuka. Karena itu pembahasannya
dilakukan hati-hati dan cermat dan dengar masukan masyarakat," kata Supratman
Andi Atgas. Ia memaparkan bahwa tidak ada target waktu penyelesaian RUU
Omnibus Law Cipta Kerja sehingga akan fleksibel sesuai keinginan masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengemukakan, Baleg DPR juga akan mengundang
pemerintah untuk melakukan rapat kerja.

"Raker dengan Baleg dalam rangka mendengarkan pendapat dari pemerintah terkait
usulan pemerintah tentang RUU itu," ucapnya.

Pewarta: M Razi Rahman Editor: Satyagraha COPYRIGHT (c)2020 .

Page 182 of 219.