Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 194
Title LAMPUNG PRIORITASKAN NAPI BEBAS TERIMA KARTU PRAKERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 15 April 2020
https://republika.co.id/berita/q8u398327/lampung-prioritaskan-napi-beb as-terima-kartu-
Page/URL
prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan
narapidana (napi) masuk dalam program kartu prakerja. Bantuan kartu prakerja
kepada napi yang menjalani proses asimilasi tersebut agar dapat menyesuaikan
dengan kehidupan barunya di lingkungan masyarakat.
Menurut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, program pemerintah kartu prakerja
tidak hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu, atau calon tenaga kerja
yang penghasilan tidak menentu, tapi juga kepada napi asimilasi yang baru
dibebaskan dalam program Kemenkumham dalam menangani dampak virus corona
atau Covid-19.
"Kita berikan juga bantuan kartu prakerja kepada napi, supaya mereka dapat
melakukan proses penyesuaian, dan pendapatannya tetap terjaga," kata Arinal
Djunaidi kepada wartawan di Bandar Lampung, Rabu (15/4).
Dia mengatakan, napi bebas (asimilasi) juga termasuk yang menjadi prioritas dalam
program kartu prakerja selain masyarakat yang pendapatan menengah ke bawah.
Program kartu prakerja diprioritaskan kepada rakyat miskin di kabupaten/kota.
Sedangkan tenaga kerja yang berhenti dari kerja tidak masuk program kartu
prakerja, kecuali tenaga kerja yang berhenti karena pendatannya rendah.
Kanwil Kemenkumham Lampung telah melepaskan atau membebaskan secara
asimilasi 1.579 orang warga binaan (napi) di Lembaga Permasyarakatan (Lapas)
dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Lampung hingga 7 April 2020. Proses
asimilasi masih akan dilakukan semasa pandemi Covid-19 berlangsung.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwi Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi
mengatakan, berdasarkan Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pemberian Hak Asimilasi Integrasi kepada napi yang sudah masuk dua pertiga dan
atau sudah menjalani setengah masa pidana, itu diberikan asimilasi di rumah.
Permenkumham tersebut mengecualikan kepada napi yang terkait dengan PP 99
tentang Pembatasan Hak Remisi, yakni kasus tipikor, teroris, dan narkoba.
Sedangkan pengecualian pada napi kasus narkoba yang pidana dibawah 5 tahun.
Page 193 of 219.
