Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 197
"Proses peningkatan kualitas data dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan
distribusi bantuan. Kemelut ekonomi saat ini juga menjadi peluang pemerintah
untuk memperbaiki data penduduk berdasarkan status ekonomi dan pekerjaan
mereka secara lebih lengkap sehingga program-program sosial pemerintah dapat
lebih tepat sasaran," sambungnya.
Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan data pengangguran dan penerima
bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-
pemerintah.
Mulai dari Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, lembaga administrasi pemerintah hingga tingkat
desa/kelurahan, hingga lembaga masyarakat khususnya RT dan RW termasuk
asosiasi-asosiasi tenaga kerja.
"Pemerintah, misalnya, dapat memanfaatkan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang
dimiliki BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta penerima yang sebagian datanya telah
memiliki nama dan alamat. Meskipun demikian, pemerintah harus membuka
peluang upgrading data berdasarkan informasi dari lembaga pemerintah dan
masyarakat di tingkat bawah," imbuhnya.
Selanjutnya, menyesuaikan skema bantuan Kartu Pra-Kerja dengan memprioritaskan
pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak COVID-19,
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Paket pelatihan senilai
satu juta rupiah yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket
dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 150
ribu, perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini.
Alasannya, peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya
permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock), dan bukan
akibat persoalan kualitas supply tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan
skill.
"Program Kartu Pra-Kerja juga dapat menjadi basis untuk membenahi data
pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real
time, yang dapat menjadi basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan,
seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk
mendapatkan pekerjaan. Apalagi sasaran Kartu Pra-Kerja sebanyak 5,6 juta orang,
setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang," tambahnya.
Kemudian, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka
mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka
dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternatif tersebut di antaranya pengurangan
jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji,
dan penundaan pembayaran tunjangan dan insentif.
Kepada dunia usaha yang bersedia melakukan hal tersebut, pemerintah perlu
memberikan insentif yang lebih besar,seperti penurunan tarif listrik untuk bisnis dan
Page 196 of 219.
