Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 196
Title PEMERINTAH BISA LAKUKAN INI DEMI CEGAH LEDAKAN PENGANGGURAN
Media Name detik.com
Pub. Date 15 April 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4978634/pemerintah-bis a-lakukan-ini-
Page/URL
demi-cegah-ledakan-pengangguran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Indonesia dikhawatirkan akan menemui gelombang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) bila tak sigap menyelesaikan pandemi virus Corona
(COVID-19). Menurut Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia,
peningkatan jumlah pengangguran terbuka akan terjadi pada triwulan II-2020
mendatang. Untuk skenario terburuk, jumlahnya bisa mencapai 9,35 juta
pengangguran.
Lalu, sudah tepat kah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini untuk
mencegah gelombang PHK itu terjadi? Ekonom CORE Indonesia Muhammad Ishak
Razak menyampaikan apresiasinya atas segala kebijakan yang telah diupayakan
pemerintah. Akan tetapi, pemerintah diimbau untuk dapat memperbesar intervensi
stimulus ekonominya demi menekan dampak COVID-19 tersebut.
"CORE Indonesia mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah mengambil
langkah-langkah untuk menghambat penyebaran pandemi dan juga mengambil
kebijakan-kebijakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak,
memberikan insentif dunia usaha, serta meningkatkan stimulus terhadap ekonomi
makro. Di saat konsumsi swasta, investasi, dan ekspor anjlok, belanja pemerintah
saat ini menjadi faktor utama yang dapat mendorong pergerakan ekonomi riil.
Namun, semakin besar intervensi pemerintah, maka tekanan ekonomi akibat
pandemi COVID-19 dapat diminimalkan," kata Razak dalam rilis resminya yang
diterima detikcom, Rabu (15/4/2020).
Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pandemi ini dinilai
perlu untuk dioptimalkan agar kemudian dampaknya tepat sasaran. Salah satu cara
mengoptimalkan stimulus-stimulus yang ada ialah dengan cara mempercepat
distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan
memadukan data pemerintah dan data masyarakat.
Idealnya intervensi pemerintah setidaknya harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat
jumlah, dan tepat bentuknya.
Artinya, intervensi tersebut membutuhkan data yang akurat. Namun dalam kondisi
saat ini, pemerintah tidak dapat menunda terlalu lama distribusi bantuan sosial
dengan alasan data yang kurang lengkap.
Page 195 of 219.
