Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

melancarkan investasi. Apalagi, kata dia, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden
Jokowi-Ma'ruf saat ini tengah membuka ruang sebesar-besarnya untuk para investor
melakukan investasi di Indonesia.

"Bisa jadi, ini [Omnibus Law] salah satu kebijakan untuk memperlancar arus
investasi. Terutama Penanaman Modal Asing [PMA] untuk masuk," ujar dia kepada
Tirto , Selasa (26/11/2019).

Seharusnya, kata dia, pemberian sanksi kepada para pengusaha disesuaikan dengan
pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya, jika pengusaha tersebut melakukan
tindak pidana, sudah sepatutnya diganjar hukuman berupa kurungan penjara.
Namun, jika pengusaha itu hanya melanggar terkait administrasi, dapat dikenakan
hukuman denda atau perdata.

"Jangan sampai pelanggaran pidana namun diberikan hukuman denda saja,"
pungkasnya.

Nailul menilai, jika pemerintah hanya memberikan sanksi denda sementara
pengusaha tersebut melakukan pelanggaran pidana. iA khawatir akan terjadi
penyimpangan moral dan kesewenang-wenangan dari para pengusaha. Seperti
menabrak aturan-aturan yang telah berlaku sebelumnya. Terutama mengenai
kejelasan hukum negara.

"Kondisi ini tidak bagus untuk stabilitas sosial ekonomi dalam negeri," tegas dia.

Kritik dihilangkannya sanksi pidana juga disampaikan oleh Ketua Ketua Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Senada dengan Nailul,
Asfin menilai kebijakan penghapusan pidana yakni untuk mempermudah pengusaha
melakukan investasi.

"Karena itu asumsinya investasi bisa memperkaya rakyat. Padahal kenyataan tidak
begitu," kata dia kepada Tirto, Rabu (27/11/2019).

Menurutnya, sangat tidak adil jika pengusaha yang melakukan pelanggaran hanya
diberikan sanksi berupa denda saja dan tidak dijerat pidana. Selain itu, ia juga
menilai kebijakan Omnibus Law merusak sistem hukum yang telah berlaku
sebelumnya. Seperti peraturan perizinan mendirikan bangunan sampai analisis
dampak lingkungan.

Sedangkan menurut dia, secara umum seharusnya semua orang sama di mata
hukum.

"Kenapa pengusaha mendapat keistimewaan [tidak dikenakan sanksi pidana].
Padahal yang dilakukan merusak dan merugikan publik," tegas dia.

(tirto.id - Hukum ) Reporter: Riyan Setiawan Penulis: Riyan Setiawan Editor: Maya
Saputri

Page 135 of 170.