Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

Title OMNIBUS LAW: HILANGKAN PIDANA KE PENGUSAHA, MERUSAK SISTEM HUKUM
Media Name tirto.id
Pub. Date 29 November 2019
https://tirto.id/omnibus-law-hilangkan-pidana-ke-pengusaha-merusak-sis tem-hukum-
Page/URL
emwj
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kebijakan Omnibus Law yang dicanangkan Kadin untuk menghilangkan sanksi
pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk melancarkan investasi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan proses pembahasan
pembuatan UU Omnibus Law akan dibagi ke dalam 11 kelompok atau cluster .
Kesebelas poin itu nantinya akan menghasilkan beberapa produk UU, antara lain
Perpajakan, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).

"Jadi ada 11 cluster. Kemudahan investasi, perizinan dan lainnya. Tata ruang di situ.
Jadi semuanya satu pintu. Ini cukup luas jadi perlu kerja maraton," ucap Ketua
Umum Kadin, Rosan Roeslani kepada wartawan saat ditemui di Kemenko
Perekonomian, Jumat (22/11/2019).

Kesebelas kelompok itu terdiri dari penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan
berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi
khusus.

Rosan mengatakan dalam program Omnibus Law terdapat aspek terkait pengenaan
sanksi. Pengusaha, kata Rosan, akan terhindar dari sanksi pidana, tetapi mereka
cukup membayar denda atau diselesaikan secara perdata.

"Pengenaan sanksi itu lebih kalau perusahaan ini kena sanksi denda bukan pidana.
Intinya itu kan, perusahaan ini garis besarnya saja," ucapnya.

Dalam UU itu, terdapat juga paket perizinan yang bisa menggantikan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga investor dapat segera membangun pabrik
atau bangunannya. Ia pun menyatakan kemungkinan besar IMB-Amdal akan benar
dihapus sesuai wacana yang beredar.

"Itu udah ada paket perizinan, lahan udah ada. Jadi investor tinggal bangun aja.
Nanti ada penyempurnaan IMB enggak diperlukan lagi, Amdal enggak diperlukan
lagi," ucap Rosan.

Demi Lancarkan Investasi Peneliti Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF), Nailul Huda menilai rencana kebijakan Omnibus Law untuk
menghilangkan sanksi pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk

Page 134 of 170.