Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 130
Title TOLAK SURAT EDARAN UMK 2020, BURUH BAKAL DEMO RIDWAN KAMIL
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 30 November 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191130204211-20-452998/tolak-s urat-
Page/URL
edaran-umk-2020-buruh-bakal-demo-ridwan-kamil
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Sejumlah elemen serikat pekerja atau buruh se-Jawa Barat akan
melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar
menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 dengan surat keputusan,
bukan dengan surat edaran.
Aksi bakal dipusatkan di Gedung Sate, pusat pemerintahan Pemprov Jawa Barat
pada Senin mendatang (2/12).
"Seluruh pimpinan serikat pekerja se-Jawa Barat telah melakukan rapat untuk
membahas teknik lapangan. Kami semua sepakat melakukan aksi besar-besaran
pada tanggal 2 Desember 2019 di Gedung Sate, Bandung," kata Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa
Barat, Sabilar Rosyad, mengutip Antara , Sabtu (30/11).
Sabilar mengancam bakal menggelar aksi lebih besar di seluruh kawasan industri
di Jawa Barat jika Ridwan Kamil tak memenuhi tuntutan. Rencananya, aksi lebih
besar akan dihelat pada 3 dan 4 Desember.
"Istilahnya kami akan melakukan mogok daerah. Buruh keluar dari pabrik-pabrik
tempatnya bekerja untuk menyampaikan protes," tuturnya.
Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Obon Tabroni
menegaskan bahwa penetapan UMK dengan surat edaran bersifat tidak mengikat.
Tidak seperti melalui surat keputusan.
Terlebih, tidak ada pula kenaikan UMK dibanding tahun sebelumnya.
Obon khawatir akan ada perusahaan yang sebenarnya mampu membayar UMK
namun tidak menaikkan upah buruhnya. Itu bisa saja dilakukan perusahaan lantaran
Ridwan Kamil hanya mengeluarkan surat edaran yang bersifat tidak mengikat.
Padahal, kata Obon, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur mengenai
hal itu. Jika memang perusahaan benar-benar tidak mampu, bisa dilakukan
penangguhan.
Page 129 of 170.
