Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 131
"Dengan menerbitkan surat edaran, Gubernur Jawa Barat lebih mementingkan
pengusaha. Tetapi mengabaikan kepentingan pekerja yang juga memiliki hak untuk
bisa hidup layak," kata Obon.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengganti landasan hukum yang mengatur
kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau UMK dari Surat Keputusan Gubernur
menjadi Surat Edaran Gubernur.
Ridwan Kamil melakukan itu guna mencegah perusahaan yang tak mampu
menaikkan UMK sesuai ketentuan gulung tikar atau pindah ke daerah lain.
"Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan
melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps," ujar
Ridwan Kamil akun instagram miliknya yang diunggah Selasa (26/11).
Page 130 of 170.
