Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 164
Title BANYAK PERUSAHAAN GULUNG TIKAR AKIBAT KENAIKAN UMK
Media Name jpnn.com
Pub. Date 29 November 2019
Page/URL https://www.jpnn.com/news/banyak-perusahaan-gulung-tikar-akibat-kenaik an-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ratusan perusahaan di Provinsi Banten terancam gulung tikar. Kondisi ini akibat
kenaikan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.
Menurut Ketua Apindo Provinsi Banten Edy Mursalim, upah yang tinggi di Banten
sangat membebani dunia industri, khususnya industri padat karya yang memiliki
banyak karyawan. "Kalau dipaksakan membayar upah sesuai UMK 2020, banyak
perusahaan yang akan gulung tikar," kata Edy kepada Radar Banten, Kamis (28/11).
Salah satu solusi untuk menjaga agar perusahaan tidak bangkrut, Apindo akan
memfasilitasi sejumlah perusahaan yang tidak sanggup membayar upah sesuai UMK
2020. "Kami telah membuka posko penangguhan UMK, diharapkan perusahaan
yang tidak sanggup bayar UMK menyiapkan dokumen pengajuan penangguhan UMK
2020 untuk diusulkan serentak ke Pemprov Banten," ungkapnya.
Posko penangguhan UMK akan ditutup pada 10 Desember. "Sesuai aturan,
perusahaan yang tidak sanggup bayar upah sesuai UMK diperbolehkan mengajukan
permohonan penangguhan UMK ke pemerintah provinsi," tegasnya.
Hingga kiini sudah ada puluhan perusahaan yang menyerahkan berkas
penangguhan UMK ke Apindo Banten. "Saat ini masih proses pemberkasan, nanti
kami rilis perusahaan mana saja yang mengajukan penangguhan pada 10
Desember," bebernya.
Berdasarkan laporan dari kabupaten kota, sudah ada 300 perusahaan di Banten
yang akan mengajukan penangguhan UMK 2020. "Yang sedang menyiapkan berkas
penangguhan UMK mencapai 300 perusahaan. Jumlah itu akan bertambah lagi
karena ada beberapa perusahaan yang akan mengajukan penangguhan secara
mandiri, tidak dikolektif oleh Apindo," tegasnya.
Edy menegaskan, pengajuan penangguhan UMK merupakan salah satu upaya agar
perusahaan bisa tetap beroperasi. Namun bila usulan itu ditolak, masih ada cara lain
yang akan ditempuh perusahaan. Misalnya, pindah lokasi ke daerah yang besaran
UMK-nya lebih rendah atau melakukan PHK sebagai langkah efisiensi.
"Kami patuh terhadap aturan pemerintah makanya menempuh cara-cara yang
sesuai koridor hukum dalam menjalankan usaha di Banten," tegasnya.
Page 163 of 170.
