Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 169
telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem
sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.
"Di acara bertajuk lessons learned, saya yakin semua yang ada di ruangan ini
memiliki tujuan sama yaitu untuk meningkatan kompetensi SDM Indonesia.
Khususnya para dokter yang berkualitas dan berdaya saing, nasional maupun
Internasional," kata Kunjung.
Berdasarkan PP 10 tahun 2019, BNSP merupakan badan independen yang
bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki kewenangan sebagai otoritas
sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja profesi.
Sementara Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah badan negara tempat para
dokter teregistrasi dimana syarat registrasi sesuai dalam UU Pradok adalah Sertifikat
Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.
"Jadi kita sama-sama lembaga yang memiliki kesetaraan sama, dalam konteks
lembaga independen, bertanggungjawab kepada Presiden. Basic acuan normatif KKI
ada di Kemenkes, sedangkan BNSP ada di Kemenaker," terangnya.
Menurut Kunjung, BNSP tak mengambil alih pekerjaan para dokter. Melainkan
hanya ingin melihat bagaimana regulasi secara nasional BNSP dan regulasi KKI
untuk sama-sama diharmonisasikan.
"Tak ada kesan BNSP mau mengambil alih pekerjaan bapak ibu sekalian. Jadi tetap
akan diserahkan kepada bapak ibu sekalian yang mengetahui profesinya. Regulasi
itu yang mau, kita sinkronkan," terang Kunjung.
Kunjung mengatakan BNSP merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk
sertifikasi profesi, maka diharapkan sinkronisasi regulasi juga akan dilakukan
terhadap profesi lainnya.
"Kami harap bukan hanya profesi kedokteran, tapi juga profesi lainya. Beberapa
profesi sudah sesuai regulasi. Contoh temen di Insinyur, konstruksi dan lembaga-
lembaga lainnya sudah ada bentuknya," harapnya.
Kunjung menjelaskan sesuai regulasi, untuk pengakuan profesi di kedokteran, sejak
standar, uji kompetensi hingga pengakuan di Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi,
Dokter Spesialis dan dan belum spesialis, memiliki proses yang sama. Ini secara
nasional, harmonisasi perundang-undangan sudah nyambung antara beragam
profesi dengan di BNSP.
"Tapi ketika konteks pengakuan atau rekognisi, baik domestik atau internasional.
Apakah cukup satu Badan, atau bermacam Badan yang saling memberi pengakuan
kalau kita mau ke negara lain atau orang mau masuk ke negara kita. Itu yang akan
dibicarakan bagaimana mekanismenya. Diharapkan pertemuan ini bisa
menghasilkan hal-hal positif dalam rangka harmonisasi sekaligus melakukan
pengakuan apa yang dilakukan BNSP dan teman-teman di profesinya," paparnya.
Page 168 of 170.
