Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 167
Diungkapkan Obon, penerbitan surat edaran hanya bakal membuat penetapan UMK
tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Karena tidak ada sanksi yang mengikat,
perusahaan tidak diwajibkan mengikuti aturan tersebut.
"Surat edaran dampaknya kurang kuat, beda dengan SK. Kalau bentuknya surat
edaran, kamu mau jalanin upah minimum silakan, tidak dijalani juga tidak masalah,"
ucap dia.
Terkait banyaknya desakan dari kaum pekerja, Obon menilai wajar. Menurut dia,
para buruh tengah memertanyakan alasan dari gubernur menerbitkan surat edaran.
Kemudian jika terdapat perusahaan yang memilih pindah, harusnya tidak menjadi
kekhawatiran berlebih.
"Yang teman-teman pertanyakan adalah apa sih alasan cara yuridis formal dia
(Ridwan Kamil) buatnya surat edaran, bukan surat keputusan. Kalau alasannya
takut perusahaan hengkang, di Bekasi perusahaan hengkang ada, tapi itu tidak
menunjukkan ketidakmampuan perusahaan membayar gaji sesuai UMK," ucap dia.
Menurut Obon, hengkangnya sejumlah perusahaan tidak hanya didasari tingginya
UMK, melainkan terdapat beberapa faktor lain seperti unsur kedekatan lokasi.
Keputusan perpindahan perusahaan pun, lanjut dia, bukan perkara mudah.
Meski di daerah lain upah para pekerja relatif lebih rendah, namun untuk berpindah,
perusahaan harus berpikir berulang kali karena berkaitan dengan biaya yang
ditimbulkan.
"Kan tentu harus ada pembangunan gedung pabrik baru, pengurusan administrasi
lainnya. Kemudian yang lebih penting juga, meski di Jabar UMK tinggi tapi kawasan
industrinya telah terpadu, di daerah lain belum tentu. Jadi kekhawatiran soal UMK
itu tidak serta merta membuat perusahaan pindah," ucap Obon yang juga Deputi
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Lebih jauh, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar UMK yang
ditetapkan, perusahaan dapat mengajukan penangguhan. "Perusahaan yang tidak
mampu tinggal menangguhkan, nanti diaudit. Kalau memang tidak mampu, tinggal
upah di perusahaan itu disesuaikan, itu diatur," ucap dia.
Maka dari itu, dia mendesak gubernur untuk segera mengubah penetapan UMK
menjadi surat keputusan. "Saya mendorong agar bupati dan gubernur mengikuti
aturan dan mekanisme yang berlaku. Dalam Undang-undang 13/2003 itu harus SK
bukan surat sdaran. Sejak tahun 90-an sudah SK, baru tahun ini saja surat edaran.
Dan setahu saya semua daerah menerbitkan SK, cuma Jabar doang yang surat
edaran," ucap dia.
Page 166 of 170.
