Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 40
Title BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, BEGINI RESPONS MENTERI
Media Name liputan6.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.liputan6.com/news/read/4160772/buruh-tolak-omnibus-law-cip ta-
Page/URL
lapangan-kerja-begini-respons-menteri
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, BEGINI RESPONS
MENTERI
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law
dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Senin 20 Januari 2020.
Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi.
Namun demikian, menurut Said Iqbal, kaum buruh dipastikan akan melakukan
perlawanan jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan mereka dikorbankan.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah
upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 20 Januari 2020.
Aksi para buruh yang menolak Omnibus Law tersebut mendapatkan respons dari
pemerintah. Misalnya saja Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, pemerintah menampung aspirasi para buruh. Tak hanya
buruh, pemerintah juga menerima masukan dari pengusaha.
Berikut respons pemerintah terhadap aksi penolakan Omnibus Law dari para buruh
dihimpun Liputan6.com:
Kata Menko Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sudah
berdialog dengan tujuh konfederasi dan 28 serikat buruh untuk membahas Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja. Dia mengklaim para buruh telah menyetujui aturan
dalam omnibus law itu.
"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima omnibus law ini. Mereka
menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog," kata Airlangga di Kompleks
Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut dia, penolakan dari serikat buruh sebelumnya terjadi karena ada perbedaan
persepsi mengenai Omibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya yaitu,
Page 39 of 152.
