Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 41

mengenai upah minimum.

               "Jadi beberapa hal yang kemarin dibahas dengan konfederasi, beberapa hal yang
               memang informasinya belum sampai, ada perbedaan persepsi mengenai informasi,"
               ujarnya.

               Airlangga menjelaskan bahwa formulasi upah minimum hanya untuk pekerja baru
               yang bekerja kurang dari setahun. Pasalnya, selama ini informasi yang beredar
               adalah upah minimum berlaku untuk seluruh buruh.

               "Jadi yang diatur adalah untuk entry level tenaga kerja," ucapnya.

               Selain itu, dia menyebut para buruh akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan
               dari BPJS Ketenagakerjaan melalui aturan baru ini.

               Namun, Airlangga memastikan bahwa program ini bukan untuk menggantikan
               pesangon Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK).

               "Jadi ini on top daripada PHK pesangon," tutur Airlangga.

               Dia menuturkan lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, ada fleksibilitas waktu
               kerja. Kendati begitu, aturan lembur 40 jam kerja seperti UU saat ini akan tetap
               berlaku.

               "Pemerintah akan memberikan dengan pelaksanaan daripada perundang-undangan
               ini. Akan ada terkait dengan sweetener terhadap pengupahan. Jadi ada hal baru
               yang akan diberikan kepada para pekerja," jelas Airlangga.

               Permintaan Mahfud Md

               Sementara itu, Menteri Koordinator bidang politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
               Polhukam) Mahfud Md meminta para buruh tidak salah memahami Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja.

               "Harus dipahami dulu bahwa omnibus law itu bukan omnibus untuk investasi.
               Omnibus law itu adalah omnibus tentang cipta lapangan kerja, nah cipta lapangan
               kerja itu maksudnya agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu semakin
               terbuka lebar," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Senin, 20 Januari 2020.

               Mahfud mengakui, memang satu cara membuka lapangan kerja adalah dengan
               memudahkan perizinan investasi. Namun, ia memastikan bahwa penekanannya
               bukan soal investasi, tapi lapangan kerja yang terhambat karena perizinan investasi.

               "Jangan keliru, kan lalu isunya liar, ini (Omnibus Law) untuk mempermudah orang
               asing, enggak, ini investasi biasa. Orang kamu pun semua mau investasi
               perizinannya akan dipermudah oleh ini," ujarnya.




                                                       Page 40 of 152.
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46