Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 42

Meski demikian, Mahfud mempersilakan para buruh menyampaikan aspirasi pada
               DPR apabila ada yang dinilai merugikan buruh.

               "Ya disampaikan saja nanti ke DPR nanti, kalau sejauh yang saya ini justru buruh
               diutamakan di situ ya. Tapi coba di bagian yang mana yang buruh dirugikan
               sampaikan ke DPR sampaikan juga ke saya nanti saya salurkan," ujarnya.

               "Yang penting paham masalahnya, ini adalah untuk mempermudah penciptaan
               lapangan kerja," tambahnya.

               Saat ini, lanjut Mahfud, draf UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah beres
               dan akan segera dibahas DPR. "Sudah (drafnya), habis reses DPR kan terus mulai
               membahas itu," katanya memungkasi.

               Moeldoko Serap Aspirasi

               Disisi lain, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan pemerintah
               menampung aspirasi para buruh terkait omnibus law. Tak hanya buruh, pemerintah
               juga menerima masukan dari pengusaha.

               "Dalam sidang kabinet paripurna Presiden menyatakan supaya dari pemerintah
               sungguh-sungguh mendegarkan aspirasi-aspirasi teman-teman sekalian (buruh
               maupun pengusaha)," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 20
               Januari 2020.

               Moeldoko berjanji akan mencari jalan tengah antara tuntutan buruh dengan
               permintaan pengusaha. Jalan tengah tersebut nantinya diakomodir dalam Omnibus
               Law UU Cipta Lapangan Kerja.

               "Intinya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibangun untuk menciptakan lapangan
               kerja sebanyak-banyaknya dan menata kembali perpajakan. Nanti Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, lebih
               memberikan kenyamanan, lebih bisa diterima oleh semua pihak," papar dia.

               Mantan Panglima TNI ini berpendapat penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja lantaran belum memahami betul isi draft tersebut. Termasuk
               anggapan Omnibus Law menghapus pesangon dan cuti melahirkan bagi pekerja.

               "Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga (Meko Perekonomian)
               tidak. Maka yang lebih penting lagi nanti ada pertemuan bisa akomodir semua
               pihak," ucapnya.



               (Rizki Putra Aslendra)






                                                       Page 41 of 152.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47