Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 58
Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senin 20 Januari 2020.
Ia mengatakan, ada enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus
Law. Pertama, menghilangkan upah minimum, kedua menghilangkan pesangon,
ketiga membebaskan buruh kontrak dan outsourcing. Adapun keempat, Omnibus
Law akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Kelima, menghilangkan
jaminan sosial, dan terakhir menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Said mengatakan, sebagai buruh, pihaknya setuju saja dengan prinsip pemerintah
guna meningkatkan investasi. Namun, jika investasi justru menurunkan
kesejahteraan dan mengorbankan masa depan buruh, tentu pemerintah harus
membatalkan regulasi ini.
Dia meminta pemerintah lebih jeli lagi melihat masalah investasi. Menurutnya, yang
menjadi hambatan investor masuk ke Indonesia ialah masalah korupsi dan tidak
efesiennya birokrasi. "Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," ungkap Said
Iqbal.
CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI
Page 57 of 152.
