Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 57
Title MAHFUD MD SEBUT DEMO OMNIBUS LAW KARENA SALAH PAHAM
Media Name tempo.co
Pub. Date 22 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1298165/mahfud-md-sebut-demo-omnibus-law- karena-
Page/URL
salah-paham
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sudah
menduga rencana pemerintah membuat Rancangan Undang-undang Cipta
Lapangan Kerja dalam bentuk Omnibus Law akan diwarnai unjuk rasa. Ia pun
mempersilakan pandangan itu disalurkan saja.
"Kalau ada masalah mari beri masukan, sehingga saya katakan yang demo itu
sebenarnya karena salah persepsi, salah paham," ujar Mahfud di Hotel Shangri-La,
Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
Mahfud mengatakan masyarakat kerap menyalahartikan rencana terbitnya beleid
besar itu. Misalnya saja, muncul anggapan bahwa Omnibus Law muncul untuk
mempermudah pemerintah kongkalikong dengan asing, sehingga modal asing
mudah masuk dan berujung rakyat dirugikan.
"Enggak ada itu, enggak benar, ini kan berlaku juga untuk modal asing dan dalam
negeri, ini terkadang salah, bahkan disebut mempermudah Cina masuk, bukan,
enggak ada urusannya," tutur dia.
Di samping itu, Mahfud juga meluruskan anggapan bahwa Omnibus Law yang bakal
terbit adalah beleid soal investasi. Menurut dia, anggapan itu kurang tepat lantaran
investasi hanya bagian kecil dari beleid tersebut.
"Ini adalah Rancangan Undang-undang tentang Cipta Lapangan Kerja dengan
mempermudah prosedur berinvestasi," kata dia. "Siapa yang investasi, ya siapa
saja, Cina, Jepang, Eropa, Qatar, atau siapa."
Sebelumnya, ribuan buruh yang yang berasal dari berbagai organisasi demo di DPR
untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, buruh khawatir, Omnibus Law akan
merugikan kaum buruh.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan
hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal di depan gerbang
Page 56 of 152.
