Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 52
ruas jalan Gatot Subroto, buruh yang berjumlah sekira ratusan ini menyebut ada
enam alasan kenapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang
mereka sebut sebagai 'Cilaka'.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan yang
pertama, Omnibus Law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan
upah minimum bagi buruh. Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah
minimum bakal terdegredasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam
kerjanya.
"Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan
upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang
berlaku di satu daerah tertentu," kata Iqbal.Selanjutnya, ia mengkhawatirkan RUU
ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon, membebaskan buruh kontrak serta
alih daya (outsoursing), mempermudah masuknya tenaga kerja asing, dan
menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus law cipta
lapangan kerja. Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena
membuat masa depan pekerja, calon pekerja yang akan memasuki dunia kerja
tanpa perlindungan," kata dia.
Meski demikian, Said setuju dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu
mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Namun pihaknya tidak
setuju ketika investasi masuk, tidak ada perlindungan bagi kaum buruh.Sementara
terkait BPJS kesehatan, dia menilai seharusnya pemerintah mempertimbangkan
lebih dahulu sebelum menaikkan iurannya. Ia mengatakan pihaknya akan
menggelar demo yang lebih besar jika tuntutan membatalkan kenaikan iuran BPJS
Kesehatan tidak dilaksanakan.
"Tentang BPJS kelas 3, kami hanya satu, sudah ada komitmen dengan DPR. Kenapa
itu dibohongi, harusnya kelas 3 tidak naik," kata Said.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan
mengajak serta elemen buruh saat membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Tim kecil itu akan melibatkan kelompok buruh dan menghubungkannya dengan
Komisi IX DPR serta Badan Legislasi (Baleg).
"Saya sudah berjanji kepada kawan-kawan buruh untuk memfasilitasi mereka ke
pimpinan Komisi IX, komisi terkait, dan Baleg untuk membuat suatu tim kecil untuk
melakukan diskusi dan koordinasi," kata Dasco.
Page 51 of 152.
