Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 51
Title DRAFT RUU OMNIBUS LAW BEREDAR DI TENGAH-TENGAH PUBLIK, BALEG JUSTRU BELUM
MENERIMANYA
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 22 Januari 2020
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01333634/draft-ruu-omnibus- law-beredar-
di-tengah-tengah-publik-baleg-justru-belum-menerimanya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Dyah Pitaloka mengaku belum
menerima draf resmi semua rancangan undang-undang (RUU) terkait Omnibus Law
dari pihak pemerintah.
Diketahui, Pemerintah tengah menginisiasi empat omnibus law yakni omnibus law
RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk
Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.
Menurut Rieke, pihaknya saat ini masih menggodok agar 50 RUU bisa disetujui
masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 dalam rapat paripurna
DPR. Rieke mengatakan pihaknya tak akan membahas RUU terkait omnibus law
yang dikirim pemerintah apabila belum disetujui DPR lewat rapat paripurna.
"Kalau pun pemerintah mengirim kan draf ini tidak disahkan prolegnas prioritas
2020 di paripurna maka tidak akan terjadi pembahasan," kata Rieke di Kompleks
Parlemen Senayan, Selasa 21 Januari 2020.
Rieke enggan mengomentari terkait beredarnya draf RUU Cilaka yang kini beredar di
tengah-tengah publik. Ia pun menyatakan masih menunggu dokumen resmi dari
pemerintah terkait hal tersebut.
"Kalau sudah ada dokumen resminya pasti kita sampaikan juga ke publik tapi kita ga
akan berasumsi," kata politikus PDIP tersebut.Selain itu, Rieke menyatakan
pihaknya membuka peluang untuk menerima masukan dari pelbagai pihak untuk
menyempurnakan proses RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal itu tak lepas dari
banyaknya protes dari serikat buruh yang mempersoalkan beberapa subtansi di RUU
tersebut.
"Jadi tetap membuka ruang juga untuk hal-hal tertentu baik itu yang menyangkut
perhatian publik maupun secara subtansi memang penting bagi bangsa dan negara
gitu. Itu bisa dibuka lagi," kata dia.
Sebelumnya, Wacana pemerintah menerbitkan Undang Undang Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja ditolak buruh. Penolakan mereka salah satunya disampaikan melalui
aksi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 20 Januari 2020.Memadati
Page 50 of 152.
