Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 67
Title OMNIBUS LAW HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT, BUKAN INVESTOR
Media Name bandung.bisnis.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://bandung.bisnis.com/read/20200122/549/1192756/omnibus-law-harus -berpihak-
Page/URL
pada-rakyat-bukan-investor
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BANDUNG -- Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik
terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya
berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dinilai terlalu fokus
menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law.
Anggota Komisi X DPR RI ini menyatakan rencana penyederhanaan peraturan
perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik,
namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.
"RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan,
perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha
mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada
tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," jelas Ledia, Rabu
(22/1).
Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi
harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat
Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.
"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan
konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa
perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana
bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi
masyarakat," kata dia.
Page 66 of 152.
