Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 72
dan masa depan kaum buruh dikorbankan demi investasi.
Said Iqbal khawatir keberadaan Omnibus Law cipta lapangan kerja akan merugikan
kaum buruh. Hal ini jika dalam praktiknya nanti, Omnibus Law menghilangkan upah
minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing
(fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan
sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah
upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor
enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. "Jadi
jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," ucapnya menegaskan.
Page 71 of 152.
