Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 74

Buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak)
               melakukan aksi unjuk rasa pada Senin ini. Mereka menolak RUU Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja karena dianggap merugikan.

               Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan pemerintah menampung aspirasi
               para buruh. Tak hanya buruh, pemerintah juga menerima masukan dari pengusaha.

               "Dalam sidang kabinet paripurna Presiden menyatakan supaya dari pemerintah
               sungguh-sungguh mendegarkan aspirasi-aspirasi teman-teman sekalian (buruh

               maupun pengusaha)," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin
               (20/1/2020).

               Moeldoko berjanji akan mencari jalan tengah antara tuntutan buruh dengan
               permintaan pengusaha. Jalan tengah tersebut nantinya diakomodir dalam Omnibus
               Law UU Cipta Lapangan Kerja.

               "Intinya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibangun untuk menciptakan lapangan
               kerja sebanyak-banyaknya dan menata kembali perpajakan. Nanti Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, lebih
               memberikan kenyamanan, lebih bisa diterima oleh semua pihak," jelasnya.

               Mantan Panglima TNI ini berpendapat penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja lantaran belum memahami betul isi draft tersebut. Termasuk

               anggapan Omnibus Law menghapus pesangon dan cuti melahirkan bagi pekerja.

               "Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga (Meko Perekonomian)
               tidak. Maka yang lebih penting lagi nanti ada pertemuan bisa akomodir semua
               pihak," ucapnya.
               Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung Gedung DPR

               Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
               Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan
               penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin

               (20/1/2020).

               Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai
               provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera
               Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan,
               Gorontalo.

               Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)



                                                       Page 73 of 152.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79