Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 69
Title MAHFUD MD: BURUH DEMO KARENA TAK PAHAM OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200122121438-32-467599/mahfud- md-
Page/URL
buruh-demo-karena-tak-paham-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai
buruh belum memahami isi RUU Omnibus Law sehingga menggelar aksi unjuk rasa
di depan Gedung DPR/MPR. Demo dilakukan pada Selasa kemarin (21/1).
"Ya biasa aja, kan pasti ada yang protes, setuju atau tidak. Yang protes itu kan
biasanya karena tidak mengerti dan dia punya pendapat berbeda," ujar Mahfud saat
ditemui di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (22/1).
Mahfud menuturkan ada kesalahan yang dipahami oleh para buruh dan beberapa
pihak lain terkait Omnibus Law. Di antaranya tudingan bahwa Omnibus Law akan
mempermudah pemerintah 'kongkalikong' dengan pihak asing.
"Enggak ada kayak gitu. Isunya tuh salah. Dibuat hoaks. Apalagi katanya untuk
permudah China masuk. Sering disalahartikan Omnibus Law tentang investasi. Itu
bagian kecil saja," ucapnya.
Mahfud mengatakan, RUU itu nantinya masih akan dibahas di DPR. Jika ada buruh
atau pihak lain yang keberatan dengan substansi Omnibus Law dapat
menyampaikan langsung ke pemerintah maupun DPR.
Salah satu keberatan itu, kata Mahfud, telah disampaikan langsung oleh PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk. Ia mengklaim pemerintah bersikap terbuka terhadap
berbagai kritik dan tanggapan tersebut.
"Mereka bilang 'Kalau pasalnya begini akan bahaya bagi cyber security. Oke saya
bilang saya salurkan'. Nah yang begitu masih bisa dibicarakan, yang penting
Omnibus Law itu jalan, bahwa ada pendapat lain itu masih ada proses," katanya.
Mantan Ketua MK itu mengklaim pemerintah selama ini telah melakukan sosialisasi
ke banyak pihak terkait pembahasan Omnibus Law. Ia menampik jika ada pihak-
pihak yang tak dilibatkan dalam pembahasan tersebut, termasuk dengan buruh.
"Sejak awal kan sudah diumumkan pidato presiden waktu pelantikan, sesudah itu
rapat. Nah FGD juga tidak minim. Tapi kalau masih dirasa kurang sekarang kan
masih bisa dilanjutkan," ucapnya.
Pada unjuk rasa di depan Gedung DPR kemarin, buruh menyoroti enam isu dalam
Page 68 of 152.
