Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 73

Title          MAHFUD MD SEBUT OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA BAKAL BERANTAS KORUPSI
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      22 Januari 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4161336/mahfud-md-sebut-omnibus-l aw-cipta-
               Page/URL
                              lapangan-kerja-bakal-berantas-korupsi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam),
               Mahfud MD menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja dibentuk untuk menghilangkan praktik korupsi. Sebab, dalam

               proses perizinan investasi kerap kali ditemui proses yang berbelit dan panjang
               sengaja dibiarkan untuk kepentingan pejabat tertentu

               "Tumpang rindih aturan itu bukan hanya sebatas administrasi, melainkan karena
               ada sisi korupsinya di sana. Hukum diatur sedemikian rupa untuk mendapat
               untung," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1).

               Mahfud menyebut banyak para investor yang akhirnya tidak jadi menanamkan
               modalnya ke Indonesia karena kehabisan modal hanya untuk mengurus
               persyaratan. Salah satunya yakni terkait dengan izin Analisis Dampak Lingkungan

               (Amdal).

               "Orang kadang mau investasi, lalu menunggu amdal, dua tahun uangnya sudah
               habis. Tiba-tiba ada pejabat apakah itu anggota DPR atau Kementerian, sini lewat
               saya saja. Tapi mereka dapat fee. Itu bener. Secara hukum berisiko kalau ketauan
               hancur dia," kata dia.

               Selaian memininalisir terjadinya tindak korupsi, pemerintah juga berkomitmen untuk
               memangkas proses kegiatan-kegiatan berusaha lainnya. Seperti dalam hal dwelling
               time di pelabuhan yang disoroti Presiden Joko Widodo.

               "Sampai sekarang belum juga selesai. Proses bongkar muat itu lama karena BNN
               memeriksa narkoba, BPNT memeriksa barang-barang terorisme, Bea Cukai periksa
               cukai, macam-macam banyak sekali. Kalau merevisi UU masing-masing akan lama.

               Jadi diangkat saja semua pasal yang jadi masalah ke omnibus law," tandasnya.
               RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jembatani Keinginan Pengusaha dan Buruh





                                                       Page 72 of 152.
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78